percepatan pemberantasan korupsi. See Full PDF Download PDF. percepatan pemberantasan korupsi

9. PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI Gol. Instruksi-instruksi tersebut misalnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang AksiPercepatan Pemberantasan Korupsi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. Lembaga Pemberantasan Korupsi 1. Syamsa Ardisasmita, DEA Deputi Bidang Informasi dan Data / Plt Sekjen KPK / Plt Deputi Pencegahan. Pengelolaan manajemen sumber daya manusia. 11/2005 mengenai Timtastipikor (TimPresiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi perlu menetapkan Unit Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Wilayah Bebas Korupsi; b. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KK sebagaimana tertuang dalam visi dan misi strategi nasional dan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi (Stranas dan RAN PK). Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang sebagai. Adanya Instruksi Presiden (Inpres) No. Yuk kenali lembaga-lembaga anti-korupsi apa saja yang dimiliki oleh Negara kita dan apa saja tugas mereka. METODE PENELITIAN Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan membahas perubahan pemberian wewenang penyadapan kepada penyidik KPK dalam Revisi UU KPK 2019 dalam melaksanakan tugasnya di bidang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI JANGKA PANJANG TAHUN 2012-2025 DAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2012-2014 BAB I PENDAHULUAN 1. Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi. 3K views. Institusi Birokrasi adalah ruang mesin negara yang berisi orang-orang. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI. 54 Tahun 2018 terkait dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Melalui Inpres ini, Presiden mengamanatkan berbagai. Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, yang sebelumnya Presiden juga telah menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Pertimbangan Perpres 102 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana. Jaksa Agung Republik Indonesia; 3. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; 2. Judul. Surat edaran Dirtipikor Mabes Polri, tentang Pengutamaan Penanganana Kasus Korupsi 3. 3. (0281) 8902091korupsi merupakan penyakit moral, oleh karena itu penanganannya perlu dilakukan secara sungguh-sungguh dan sistematis dengan menerapkan strategi yang komprehensif. Zainuddin Ali, M. Reformasi birokrasi yang kini terus dilakukan, menurutnya, tak hanya untuk membuat birokrasi menjadi lincah dan efektif tapi juga untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan mengedepankan transparansi. Tujuan Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini. III CPNS FORMASI TAHUN 2009 ANGKATAN I DAN II . 1. Pemantapan dan Percepatan Reformasi Birokrasi;pemberantasan korupsi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penetapan Kinerja - Inpres No. pencegahan korupsi sehingga perlu diganti dengan strategi nasional yang lebih mendorong sinergi dan upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan bersama oleh kementerian, Iembaga, pemerintah daerah, Pemangku Kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Aparatur. 1. mempercepat pemilihan penyedia barang, penyedia pekerjaan konstruksi, penyedia jasa konsultansi, atau jasa lainnya; b. Selain itu, untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak. Tim akan bekerja selama 24 minggu mendatang untuk menghasilkan rekomendasi percepatan pemberantasan korupsi kepada pemerintah. Inpres Nomor 9 Tahun 1977 dibentuk Tim Operasi Tertib Kewibawaan dan Pemberantasan Korupsi. lnstruksi Presiden No. Berikut penjelasannya masing-masing. . 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, selama ini implementasinya sangat minim. Pedoman Umum Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK)Undang-undang No. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui unit koordinasi supervisi bidang penindakan terus berupaya mendorong percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. : 19611205 199003 1 006 Slideshow 1147349. Negara dalam hal ini pemerintah perlu mencari format baru dalam pembaruan hukum pemberantasan korupsi. oleh : drs. Peraturan Pemerintah No. "Sejalan dengan proses demokratisasi, kerjasama ( partnership) dengan berbagai komponen masyarakat khususnya lembaga swadaya masyarakat yang selama ini telah berjalan dengan baik akan terus dilanjutkan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi. Judul. . TIRZA BENU (PO530320119145). Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah UU No. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 6 Lihat TAP MPR NomorXI/MPR/1998 tsVinding BPHN. Peraturan Perundang-undangan. Secara perlahan namun pasti, upaya dan kesadaran PPK, baik di ranah kebijakan pemerintah, pembentukan dan konsolidasi kelembagaan, hingga. sebagai sarana pemberantasan korupsi sudah memadai, di antaranya : 1. Upaya Pencegahan Korupsi Di awali dengan penetapan anti korupsi sedunia oleh PBB pada tanggal 9 Desember 2004, Presiden susilo Budiyono telah mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan secara khusus Kepada Jaksa Agung Dan kapolri:. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK ini dibentuk dalam jangka waktu 2 tahun semenjak undang-undang tersebut mulai berlaku. STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI JANGKA PANJANG TAHUN 2012-2025 DAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2012-2014 BAB I PENDAHULUAN 1. daftar riwayat hidup. Percepatan pemberantasan korupsi: Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahaya korupsi bagi masyarakat dan individu. ii inspektorat kota salatiga. Bisnis. memanfaatkan sistem informasi rencana umum pengadaan (SiRUP), sistem. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011: Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011: PERATURAN MENTERI: 1. Satu di antaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan. Infografis: Mindra Purnomo. Laporan analisis dan integrasi hasil reviu monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Komponen D dan D E. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan - 2 - Korupsi. Percepatan pencegahan dan pemberantasan TPK dapat dirumuskan sebagai ”serangkaian tindakan untuk mengendalikan faktor-faktor pendorong timbulnya TPK, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap TPK, dan mendeteksi, menginvestigasi,. Rabu, 24 Mar 2010 11:47 WIB. Percepatan Pemberantasan Korupsi. daftar riwayat hidup. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan kemudian berturut-turutFoto: byu/don/HUMAS MENPANRB . 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di berbagai daerah. daftar riwayat hidup. Melalui Inpres ini, Presiden Republik Indonesia mengamanatkan untuk melakukan langkah-langkah upaya strategis dalam rangka mempercepat. Dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang ada tersebut, pemberantasan korupsi tidak akan berjalan efektif jika tidak ada komitmen yang kuat, tulus dan ikhlas dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, telah mendorong berbagai insiatif-inisiatif di lingkungan Pemerintahan Pusat sampai ke daerah. Presiden susilo Budiyono telah mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 5tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan secara khusus Kepada Jalsa Agung Dan kapolri:DaftarPustaka Hamzah jur andi,(2005), pemberantasan korupsi, Jakarta,PT Raja Grafindo Persada Dikoro wirdjono projo,(2005),tindak pidana tertentu di Indonesia, Jakarta,PT RajaGrafindoPesada Komisi Pemberantasan Korupsi (2008), Survei Persepsi Masyarakat Terhadap KPKdanKorupsiTahun2008. 1. Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia 8. Padahal perangkat undang-undang yang bekaitan dengan tindak pidana korupsi yang dugunakan oleh negara sudah termaktub dalam tiga undang yaitu Undang-Undang No. Apakah upaya percepatan pemberantasan korupsi di instansi saudara telah dirasakan kegiatan kedinasan sehari-hari. Di awali dengan penetapan anti korupsi sedunia oleh PBB pada tanggal 9 Desember 2004, Presiden susilo Budiyono telah mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 5tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan secara khusus Kepada Jalsa Agung Dan kapolri: Mengoptimalkan upaya – upaya penyidikan/Penuntutan terhadap tindak. oleh : drs. 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi baik itu ditingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Percepatan Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang dan Tumpang Tindih Perizinan Berbasis Lahan melalui Implementasi Kebijakan Satu Peta 2. Tahun 2020 bukan waktu yang menggembirakan bagi pemberantasan korupsi. sulistya. Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi 6. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan TIPIKOR) dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang ada telah menunjukkan keberhasilan penanggulangan masalah. Surat edaran Dirtipikor Mabes Polri, tentang Pengutamaan Penanganana Kasus Korupsi 3. PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), terdapat beberapa jabatan yang diwajibkan melakukan pelaporan harta kekayaan, yaitu: 1. 21 maret 2011. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. nama : sulistya nip. anti-korupsi yang baru, dia berusaha membuktikan komitmen pemberantasan korupsi dengan ditetapkannya Inpres No. PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: Pejabat yang Menetapkan: Status: Berlaku: Tentang Website. Berikut ulasannya: 1. Pada akhirnya, upaya percepatan pemberantasan korupsi semakin menjadi inisiatif daerah sekaligus menjadi perwujudan komitmen dari berbagai pihak dalam rangka pemberantasan korupsi secara sistematis, terarah, terpadu dan berkesinambungan. Berikan jawaban dengan singkat dan jelas. 1 Januari 2013 4 Ketentuan umum dalam KUHP selalu akan menjadi rujukan sepanjang tldak dlatur secara khusus dalam peraturan perundang. percepatan pemberantasan korupsi. Dia juga mendorong terbentuknya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dilanjutkan dengan adanya Keppres No. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 4. bahwa dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bukankah kita harus menggantung cita-cita pada bintang di langit bahwa korupsi dapat ditaklukkan dengan meminjam kedahsyatan pidato Soekarno, mantan Presiden RI. DALAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI . Periode tahun 2014 sampai sekarang, perkara korupsi yang ditangani KPK sebanyak 618 kasus. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam pemberantasan korupsi UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime—Kantor PBB Untuk Masalah Obat-Obatan Terlarang dan Tindak Kejahatan) mengemukakan bahwa setidak-tidaknya ada empat kendala atau “berita buruk” (bad news) bagi upaya pemberantasan korupsi di dunia, termasuk di Indonesia dan daerah. Hal tersebut secara nyata dapat diketahui dengan adanya komitmen Pemerintah melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Negara kita. Korupsi dianggap menjadi batu sandungan dalam upaya memajukan dan mensejahterakan bangsa. Tidak hanya penindakan kasus korupsi, tetapi upaya pencegahan korupsi juga dilakukan KPK. 3. Inpres ini, mengamanatkan berbagai langkah strategis, diantaranya berupa Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009. 2- £« -¦M*¥ë‚ˆ¡þ¨Ö ÿ} § ^ës‰WG'ÁÛ ‰Å¥|. Utomo, Warsito. Bagi pegiat anti korupsi, Perpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan - 2 - Korupsi. daftar riwayat hidup. 1. II Inspektorat Kota Salatiga. Beberapa di antaranya melibatkan pelaku korupsi kelas kakap seperti Nurdin Halid, Abdullah Puteh, dan Adrian Waworuntu. Mereka mewartakan dugaan korupsi Ruslan Abdulgani, menteri luar negeri Indonesia. Indonesia sebagai langkah percepatan yang terus dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Seiring waktu. iii cpns formasi tahun 2009 angkatan i dan ii . JAKARTA, KOMPAS. Related Papers. Jakarta, diperlukan Rencana Aksi Program Percepatan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021 dan Tim Pelaksana Rencana Aksi; c. Undang-Undang Nomor. Hal tersebut dipertegas lagi. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA Yth. 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Amiruddin, 2012: 36). 7 Lembaga Anti Korupsi di Dunia. Dengan demikian, upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diharapkan tidak akan. Selanjutnya, pemerintah dae- rah dengan komitmen yang tinggi merumuskannya kedalam suatu Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) yang secara substantif berisi langkah-lang-. 1 P a g e PILIHLAH SALAH. Presiden Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. 5. terkait dan unsur masyarakat serta Komisi Pemberantasan. Pemerintah telah melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk percepatan pemberantasan korupsi, bukan sekarang saja tetapi telah sejak tahun 1950-an dengan membentuk bermacam-macam lembaga ad-hoc pemberantasan korupsi. Dosen : Prof. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta Undang-Undang No. Berikut beberapa macam cara upaya pemerintah dalam melanjutkan tingkat jumlah pemberantasan korupsi di Indonesia: 1. Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) 1. Upaya ini akan berhasil jika dilakukan oleh. Kalau belum ada, apa upaya-upaya saudara untuk ikut serta dalam percepatan pemberantasan korupsi. Indonesia sudah melakukan upaya pemberantasan korupsi sejak lama dan dalam sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi, [5]. Berdasarkan rangkuman yang disadur dari modul materi percepatan pemberantasan korupsi, kami mencoba merangkum soal-jawab yang terkait dengan materi tersebut. TERKAIT PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (ANALISIS TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2016). Upaya Pencegahan. Tipe Dokumen. untuk menjadi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Utomo, Warsito, 2005, “Kajian Kritis Otonomi Daerah Yang Mengarah Kepada Pemberdayaan Lembaga. Instruksi Presiden No. 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Salah satu hal yang menarik dalam beberapa tahun pasca reformasi adalah munculnya regulasi dan lembaga-lembaga baru dalam upaya pemberantasan korupsi di. Keputusan Bersama KPK-Kejaksaan Agung. UPAYA – UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI. Tindakan pencegahan ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki benteng diri yang kuat guna. Percepatan Pemberantasan Korupsi Diklat Prajabatan Golongan III f Pengertian Korupsi • Asal kata dari bahasa latin corruptio atau corruptus • Dari bahasa latin turun ke banyak. Percepatan dan Pemberantasan Korupsi, Realitis atau Utopis? Pada 23 Mei 2012 lalu, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No. : 19611205 199003 1 006. Katalog Produk. Perilaku korupsi di Indonesia sangat terkait erat dengan dimensi penyuapan, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran yang umumnya dilakukan oleh pihak swasta dan pegawai pemerintahan. Secara umum, ada 3 bentuk tindakan, yakni upaya preventif, detektif, dan represif. Dukungan Reformasi Birokrasi dalam Percepatan Pemberantasan Korupsi. 12/RW. Pertimbangan Perpres 102 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Supervisi. 2. Inpres ini mengintruksikan secara khusus kepada Jaksa Agung untuk “mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara”. - Halaman 2. Kasus yang masihJAKARTA, KOMPAS. Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 5 th 2004 percepatan pemberantasan korupsi inpres no. Efi Laila Kholis, Sejarah perundangan korupsi di Indonesia. Nomor Peraturan. Jelang dua dasawarsa era reformasi, korupsi bukannya berkurang malah makin menjadi. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. (2015). kesempatan itu, Deputi Meneg PAN bidang Pengawasan, Gunawan Hadisusilo mengatakan, video conference merupakan salah satu cara untuk memantau pelaksanaan Inpres No. I & II. : 19611205 199003 1 006. Jumat, 20 Okt 2017 08:40 WIB. melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) di Indonesia 2. “Diharapkan dapat mewujudkan good governance,” katanya dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2013 di Jakarta, Rabu (4/12). Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK. dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen. Percepatan Pemberantasan Korupsi. Artinya, lebih dari itu, harus ada kerja keras yang spartan dan simultan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Sejak saat itu, tercatat tidak kurang dari 178 kasus korupsi di seluruh Indonesia telah dikenai penyidikan, sementara 170 kasus lainnya dilimpahkan ke pengadilan. Surat Keputusan Jaksa Agung tentang Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2000 4. Harmonisasi Hukum Nasional Di Bidang Korupsi. Sejak 1959, Indonesia Punya 8 Lembaga Pemberantas Korupsi. oleh : drs. Namun kebijakan publik yang seharusnya mampu menyusun politik hukum dan politik penegakan hukum secara lebih kongkrit dan tegas serta kompatibel dengan tuntutan publik dan merumuskan pola pengendalian tindak korupsi secara lebih komprehensif, efisien. Saat itu, kehadiran Inpres No 5/2004 benar-benar menimbulkan harapan besar dalam mempercepat pemberantasan korupsi. Pasal 11 UU No. a. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi terbukti mampu mendongkrak percepatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari rata-rata 0,06 per tahun menjadi 0,16 per tahun, atau meningkat lebih dari 250 persen dalam periode 2004 – 2009. Dari target mengusut 120 kasus selama tahun 2021, KPK akhirnya hanya menangani 32 perkara. 2. Dalam rangka upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, sebagai badan yang memiliki tujuan yang sama untuk memberantas. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, telah mendorong berbagai insiatif-inisiatif di lingkungan Pemerintahan Pusat sampai ke daerah. Upaya apapun yang dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi tidak akan berhasil tanpa melibatkan : a. Bagan Konsepsi Pemberantasan Korupsi dalam Otonomi Daerah. Instruksi-instruksi tersebut misalnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang AksiProses percepatan pemberantasan korupsi bukan seperti membalik telapak tangan. DALAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI . 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi merupakan suatu bentuk perwujudan dari upaya pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi salah satunya lewat bidang pendidikan. TAP MPR RI No.